Alarm Merah Ekonomi! Jutaan Kelas Menengah RI 'Turun Kasta', Daya Beli Nasional Terancam?

Jakarta – Kelas menengah Indonesia, segmen krusial penopang perekonomian nasional, dilaporkan mengalami penyusutan signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah anjlok 17,13 persen, dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi hanya 47,85 juta jiwa di tahun 2024. Penurunan drastis ini berarti sekitar 9,48 juta orang "turun kelas" ke kelompok yang disebut BPS sebagai "aspiring middle class", yang rentan untuk berada di ambang batas garis kemiskinan. BPS sendiri mengklasifikasikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan antara Rp2.132.060 hingga Rp10.355.720.

Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat peran vital kelompok kelas menengah dan aspiring middle class. Kelompok aspiring middle class, dengan pengeluaran per kapita bulanan di rentang Rp874.398 hingga Rp2.040.262, saat ini merupakan segmen terbesar di Indonesia, berjumlah 137,5 juta orang atau hampir 50 persen dari total penduduk. Secara keseluruhan, dua tahun lalu, total jumlah kelas menengah dan aspiring middle class mencapai 66,35 persen dari total populasi, dan menyumbang setidaknya 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Dengan kontribusi yang begitu besar, penurunan jumlah kelompok ini secara signifikan dapat berdampak pada pelemahan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Penyusutan kelas menengah ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang masih belum merata, laju inflasi yang terus menekan, serta biaya hidup yang semakin tinggi. Ditambah lagi, isu-isu di aspek ketenagakerjaan seperti badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyerapan tenaga kerja yang belum masif turut memperparah kerentanan ini. Melemahnya daya beli kelompok konsumen terbesar ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk menstabilkan daya beli, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjaga stabilitas harga menjadi krusial guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan fondasi ekonomi nasional.