Gawat! Banjir Lumpuhkan Lumbung Pangan Nasional, PKB Desak Pemerintah Ambil Langkah Luar Biasa

Banjir meluas yang merendam ribuan hektare sawah di sejumlah wilayah sentra produksi pangan nasional, termasuk kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, telah memicu kekhawatiran serius. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa, tidak lagi memperlakukan bencana ini sebagai rutinitas. Ancaman terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani disebut sudah di depan mata. Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, menegaskan bahwa para petani adalah pahlawan pangan yang tidak boleh kehilangan harapan. Menurutnya, kehadiran negara harus totalitas, bukan setengah-setengah, mengingat ini adalah isu krusial bagi masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil.

Melihat potensi kerugian petani yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah akibat gagal panen, dengan biaya tanam rata-rata Rp10-12 juta per hektare, PKB menyerukan pemerintah untuk segera melakukan pendataan akurat dan transparan terhadap petani terdampak. Langkah krusial lainnya adalah penyiapan kompensasi atau subsidi langsung pengganti modal tanam, bukan hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. “Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” ujar Najmi. Selain itu, PKB mengingatkan potensi kenaikan harga beras secara nasional jika produksi padi menurun drastis. Pemerintah diminta segera memitigasi stok pangan dan tegas tidak membuka keran impor beras, yang dikhawatirkan justru akan menekan harga gabah petani di kemudian hari.

Untuk jangka panjang, PKB juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang berdampak langsung bagi petani harus menjadi prioritas. "Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas," ungkap Najmi, menyoroti urgensi perbaikan sistematis. Permintaan ini sekaligus menegaskan bahwa masalah banjir yang berulang di sentra pangan ini bukan hanya bencana alam biasa, tetapi juga cermin dari kurangnya perhatian pada infrastruktur fundamental pertanian yang berdampak langsung pada stabilitas harga beras dan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. PKB menyatakan akan mengawal langsung penyaluran bantuan dan berjanji akan terus berada di garda terdepan memperjuangkan hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan pangan.