Jerman dan Italia Nyatakan Minat Gabung Dewan Perdamaian AS, Namun Terganjal Batas Konstitusi: Mengapa Penting untuk Timur Tengah?

Berlin/Roma – Upaya global mendorong perdamaian di kawasan konflik, khususnya Timur Tengah, menghadapi tantangan baru. Jerman dan Italia secara prinsip menyambut baik inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, namun menegaskan adanya hambatan konstitusional yang signifikan jika harus bergabung dengan struktur yang ada saat ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam sebuah konferensi pers bersama di Roma, Jumat (23/1).

Perdana Menteri Meloni menjelaskan bahwa Italia sangat terbuka dan tertarik pada inisiatif tersebut, melihat pentingnya peran Jerman dalam upaya stabilisasi di Timur Tengah. Ia menekankan bahwa langkah penguatan gencatan senjata dan dorongan menuju solusi dua negara memerlukan keterlibatan aktif kedua negara. Namun, ia secara tegas menyatakan bahwa dengan struktur dewan perdamaian yang saat ini diusulkan, partisipasi Italia akan bertentangan dengan konstitusinya. Senada, Kanselir Merz sebelumnya telah menyampaikan kepada Presiden AS Donald Trump kesediaan Jerman untuk bergabung, asalkan badan tersebut berfungsi mendampingi proses perdamaian di Gaza seperti rencana awal. Merz juga menegaskan bahwa tata kelola dewan perdamaian dengan struktur saat ini tidak dapat diterima Jerman karena alasan konstitusional, meskipun kedua negara tetap terbuka untuk menjajaki bentuk dan format kerja sama lain dengan AS demi mendorong perdamaian global.

Dewan Perdamaian ini sendiri diluncurkan di Davos pada Kamis (22/1), dengan tujuan awal mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza pasca-tercapainya gencatan senjata yang merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump. Namun, piagam dewan tersebut kemudian memperluas mandatnya menjadi upaya pembangunan perdamaian di seluruh wilayah yang terdampak atau berisiko konflik. Kondisi ini menunjukkan kerumitan diplomasi internasional, di mana niat baik untuk perdamaian harus berhadapan dengan aturan hukum domestik yang ketat. Keterlibatan negara-negara kunci seperti Jerman dan Italia sangat vital untuk legitimasi dan efektivitas dewan. Penolakan mereka bergabung dengan format yang ada saat ini bisa memperlambat kemajuan, serta memunculkan kekhawatiran publik. Misalnya, muncul pendapat bahwa inisiatif semacam ini harus dipastikan tidak menjadi alat untuk memindahkan paksa warga Gaza, sebuah keprihatinan yang juga disuarakan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia, demi menjamin keadilan dan keberlanjutan solusi perdamaian. Beberapa negara, seperti China, bahkan memilih untuk tidak berkomentar mengenai pembentukan dewan ini, menggarisbawahi kompleksitas politik di balik upaya perdamaian global.