Ribuan WNI Terlantar di Kamboja: Misi Repatriasi Berlanjut, Aduan Harian Mulai Turun

**Jakarta** – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, melaporkan adanya tren penurunan jumlah pengaduan warga negara Indonesia (WNI) yang memerlukan bantuan. Pada 24 Januari, tercatat 122 WNI yang melapor, turun signifikan dari sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 200 aduan per hari. Penurunan ini terjadi setelah periode lonjakan kasus, di mana sepanjang tahun 2025 KBRI telah menangani total 5.088 kasus. Bahkan, dalam sepekan terakhir sebelum 24 Januari, aduan sempat mencapai puncaknya hingga 520 kasus baru dalam sehari. Meskipun aduan harian menurun, KBRI menegaskan tetap siaga penuh mengingat total 2.277 WNI telah melapor langsung antara 16 hingga 24 Januari untuk meminta bantuan kepulangan ke Tanah Air.

Untuk mempercepat penanganan ribuan WNI tersebut, tim bantuan gabungan dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI telah tiba di Phnom Penh pada 24 Januari. Tim ini bertugas melakukan pendataan, penilaian kasus, dan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. KBRI juga telah berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk menyediakan fasilitas penampungan sementara. Fasilitas ini berfungsi menjaga keamanan WNI sekaligus memperlancar proses administrasi hingga penerbitan dokumen, memastikan seluruh WNI dapat kembali ke Indonesia secara bertahap dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fenomena tingginya aduan WNI di Kamboja ini tak lepas dari maraknya kasus penipuan pekerjaan atau eksploitasi yang kerap menimpa warga Indonesia di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara, membuat banyak dari mereka kehilangan dokumen dan membutuhkan bantuan repatriasi. Kehadiran tim khusus dan fasilitas penampungan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi dan memulangkan warganya, memberikan harapan bagi ribuan WNI yang mungkin terjebak dalam situasi sulit. KBRI Phnom Penh pun terus mengimbau WNI agar selalu waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi pemerintah, mengingatkan bahwa seluruh layanan KBRI bersifat gratis kecuali biaya resmi penerbitan SPLP. KBRI juga menekankan pentingnya WNI untuk terus berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia demi mendapatkan dukungan selama proses kepulangan.