Tragedi Longsor KBB Renggut Puluhan Nyawa, Wagub Jabar Ancam Sikat Habis Praktik Alih Fungsi Lahan Ilegal

Longsor dahsyat menerjang Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Sabtu (24/1) dini hari, menyisakan duka mendalam dengan 19 korban jiwa dan 73 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga memaksa 666 orang mengungsi dan menghancurkan 51 unit rumah. Menyoroti pemicu tragedi ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (Erwan Setiawan, *koreksi: nama di input adalah Erwan Setiawan*) Erwan Setiawan menegaskan pihaknya akan menindak tegas praktik alih fungsi lahan hutan Perhutani yang diduga kuat menjadi biang kerok longsor.

Di sela peninjauan lokasi terdampak pada Minggu, Wagub Erwan tak menampik bahwa penggunaan lahan hutan sebagai area pertanian yang tak sesuai peruntukannya telah memperlemah struktur tanah di kawasan Cisarua. "Ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Kita akan kembalikan hijau, kita akan kembalikan sesuai fungsinya, yaitu hutan," ujar Erwan, menekankan komitmen Pemprov Jabar untuk memulihkan fungsi ekologis hutan. Praktik alih fungsi lahan ilegal semacam ini kerap disinyalir menjadi biang kerok bencana hidrometeorologi di berbagai daerah, menyoroti urgensi penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan demi keselamatan masyarakat. Ancaman penindakan tegas ini menjadi sinyal keras bagi pihak-pihak yang abai terhadap kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana serupa di masa mendatang.

Prioritas utama saat ini tetap pada operasi pencarian korban. Wagub Erwan memastikan tim gabungan dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan terus bekerja keras di lapangan mencari korban yang belum ditemukan. "Saat ini kami terus bekerja. Semua unsur turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal," katanya. Upaya keras ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keluarga korban yang masih menunggu dengan cemas.

Sementara itu, Pemprov Jabar juga telah merancang skema pemulihan jangka panjang bagi warga terdampak. Menanggapi risiko longsor susulan, Wagub Erwan menjamin warga tidak akan kembali ke titik semula. Pemerintah segera menyiapkan relokasi berdasarkan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang aman, namun tetap dekat dengan lingkungan sosial warga. "Relokasi tidak boleh ke tempat yang berisiko lagi. Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama," tegasnya, memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan psikologis warga menjadi pertimbangan utama, meskipun proses relokasi kerap menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan ikatan sosial masyarakat.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, yang turut meninjau lokasi, menekankan bahwa penanganan bencana ini harus menjadi momentum transformasi wilayah menjadi lebih tangguh. Pratikno mendorong percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) agar warga tidak terkatung-katung di pengungsian. Menurutnya, stabilitas hunian sangat krusial untuk memulihkan tekanan psikologis warga pasca-bencana. "Bencana ini harus menjadi pelajaran. Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman," kata Pratikno. Pernyataan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan agar lebih mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dan ketahanan wilayah, bukan hanya sekadar perbaikan fisik.

Selain evakuasi dan relokasi, pemerintah juga telah menerjunkan tim pemulihan trauma (trauma healing) untuk mendampingi warga, terutama anak-anak yang terdampak secara psikologis akibat musibah tersebut. Langkah ini krusial untuk memastikan kesehatan mental dan emosional masyarakat yang terdampak dapat pulih sepenuhnya. Hingga saat ini, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, selain korban meninggal dan hilang, terdapat 666 orang mengungsi dan 51 unit rumah mengalami rusak berat. Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan dampak kelalaian terhadap lingkungan dan urgensi komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.