Usut Diare Pelajar Usai Santap Makanan Gratis, BGN Temukan SPPG di Tulungagung Belum Punya Sertifikat Higiene
Tulungagung – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan observasi intensif terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Mutiara Rawa Hitam di Tulungagung, Jawa Timur. Langkah ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan pangan yang menimpa sejumlah pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu, yang dilaporkan mengalami diare setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan oleh SPPG tersebut.
Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, menyatakan bahwa observasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan MBG telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Mulai dari proses pengolahan bahan baku, memasak, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat, semuanya diperiksa secara cermat.
"Observasi ini untuk melihat apakah operasional SPPG sudah sesuai SOP BGN atau belum. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi BGN pusat untuk menentukan kelanjutan operasional SPPG tersebut," terang Sebrina di Tulungagung, Kamis.
Sebrina menambahkan, keputusan final mengenai status operasional SPPG akan sepenuhnya ditentukan oleh BGN pusat. Penetapan ini akan dilakukan setelah seluruh hasil observasi lapangan rampung dan data uji laboratorium sampel makanan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya diterima.
Dari hasil observasi sementara di lapangan, terungkap bahwa SPPG Yayasan Mutiara Rawa Hitam, yang berlokasi di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh setiap SPPG agar dapat beroperasi secara resmi dan memenuhi standar kesehatan.
"Karena SLHS belum terbit, tentu akan ada pembenahan dan penyesuaian agar operasional SPPG sesuai standar BGN dan layak mendapatkan SLHS," ujar Sebrina, menjelaskan status SPPG yang baru beroperasi sekitar dua bulan dan masih dalam proses pengajuan SLHS.
Selama periode operasionalnya, SPPG Yayasan Mutiara Rawa Hitam diketahui telah mendistribusikan sebanyak 2.819 porsi MBG. Makanan tersebut disalurkan kepada sembilan kelompok penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik PAUD, TK, SD, hingga pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu yang kini menjadi korban insiden.
Insiden dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi MBG di Tulungagung ini bukan kali pertama terjadi. Tercatat sudah dua kasus serupa. Kasus pertama menimpa pelajar SMP Negeri 1 Boyolangu yang mendapatkan suplai MBG dari SPPG Desa Tanggung, dan SPPG tersebut kini telah dihentikan operasionalnya sementara waktu.
Sebrina Mahardika menegaskan adanya pola yang sama dari kedua kasus tersebut. "Dua kasus dugaan gangguan kesehatan akibat MBG yang terjadi di Tulungagung diketahui berasal dari SPPG yang pada saat kejadian belum memiliki SLHS," pungkasnya, mengindikasikan bahwa ketiadaan sertifikat higiene menjadi faktor krusial dalam insiden-insiden ini.
Sumber: Baca Selengkapnya
Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, menyatakan bahwa observasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan MBG telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Mulai dari proses pengolahan bahan baku, memasak, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat, semuanya diperiksa secara cermat.
"Observasi ini untuk melihat apakah operasional SPPG sudah sesuai SOP BGN atau belum. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi BGN pusat untuk menentukan kelanjutan operasional SPPG tersebut," terang Sebrina di Tulungagung, Kamis.
Sebrina menambahkan, keputusan final mengenai status operasional SPPG akan sepenuhnya ditentukan oleh BGN pusat. Penetapan ini akan dilakukan setelah seluruh hasil observasi lapangan rampung dan data uji laboratorium sampel makanan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya diterima.
Dari hasil observasi sementara di lapangan, terungkap bahwa SPPG Yayasan Mutiara Rawa Hitam, yang berlokasi di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh setiap SPPG agar dapat beroperasi secara resmi dan memenuhi standar kesehatan.
"Karena SLHS belum terbit, tentu akan ada pembenahan dan penyesuaian agar operasional SPPG sesuai standar BGN dan layak mendapatkan SLHS," ujar Sebrina, menjelaskan status SPPG yang baru beroperasi sekitar dua bulan dan masih dalam proses pengajuan SLHS.
Selama periode operasionalnya, SPPG Yayasan Mutiara Rawa Hitam diketahui telah mendistribusikan sebanyak 2.819 porsi MBG. Makanan tersebut disalurkan kepada sembilan kelompok penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik PAUD, TK, SD, hingga pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu yang kini menjadi korban insiden.
Insiden dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi MBG di Tulungagung ini bukan kali pertama terjadi. Tercatat sudah dua kasus serupa. Kasus pertama menimpa pelajar SMP Negeri 1 Boyolangu yang mendapatkan suplai MBG dari SPPG Desa Tanggung, dan SPPG tersebut kini telah dihentikan operasionalnya sementara waktu.
Sebrina Mahardika menegaskan adanya pola yang sama dari kedua kasus tersebut. "Dua kasus dugaan gangguan kesehatan akibat MBG yang terjadi di Tulungagung diketahui berasal dari SPPG yang pada saat kejadian belum memiliki SLHS," pungkasnya, mengindikasikan bahwa ketiadaan sertifikat higiene menjadi faktor krusial dalam insiden-insiden ini.
Sumber: Baca Selengkapnya
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.