Perintah Tegas Prabowo: Sektor Minerba Wajib Genjot Pendapatan Negara Demi Kesejahteraan Rakyat!

Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor mineral dan batu bara (minerba). Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, dengan tujuan utama mendongkrak pendapatan negara secara signifikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden menekankan agar pengelolaan SDA nasional harus berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

Bahlil menambahkan, Presiden ingin ada mediasi yang tepat agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar fokus pada peningkatan penghasilan negara yang lebih baik, namun di saat yang sama tetap bijaksana terhadap dunia usaha. Menurut Bahlil, Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan sektor bisnis dalam kebijakan pengelolaan SDA.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo secara khusus meminta Kementerian ESDM untuk segera merumuskan formulasi kebijakan yang paling tepat demi tercapainya kepentingan nasional yang lebih besar. Ia juga menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Orientasi pengelolaan negara Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana menyejahterakan rakyat kita. Kita butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bahlil, mengutip kembali pernyataan Presiden.

Saat ini, pemerintah terus melakukan kajian dan pembahasan lanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional dapat berjalan seimbang, mengakomodasi kepentingan negara, keberlangsungan dunia usaha, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, Presiden Prabowo menegaskan visi pemerintah untuk menjadikan sektor mineral dan batu bara sebagai pilar utama peningkatan pendapatan negara, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Arahan ini mengindikasikan adanya dorongan kuat untuk meninjau ulang dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan SDA agar lebih berpihak pada kepentingan nasional, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab. Dampaknya bagi masyarakat diharapkan dapat terlihat melalui peningkatan anggaran pembangunan, perbaikan layanan publik, serta pemerataan ekonomi yang didanai dari optimalisasi kekayaan alam. Kebijakan ini juga berpotensi menuntut transparansi lebih tinggi dari pelaku usaha dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah.