Geram Aksi Brutal, AS Sanksi Komandan Garda Revolusi Iran dan Sejumlah Pejabat Lain

Washington kembali melancarkan tekanan terhadap Iran, kali ini dengan memberlakukan sanksi baru yang menargetkan tujuh individu dan dua entitas. Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat mengumumkan, langkah ini diambil sebagai respons atas apa yang disebut Washington sebagai "penindakan brutal" rezim Teheran terhadap rakyatnya sendiri.

Salah satu figur penting yang masuk dalam daftar hitam sanksi AS adalah Hamid Damghani, Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk Provinsi Gilan. Selain Damghani, Departemen Keuangan AS juga menyertakan enam pejabat Iran lain yang dituding bertanggung jawab mengawasi pasukan keamanan dalam tindakan keras terhadap para demonstran. Tak hanya itu, seorang investor Iran yang diduga menggelapkan miliaran dana dari rakyat Iran juga turut dikenai sanksi.

Dalam keterangannya, Departemen Keuangan AS meyakini bahwa individu-individu yang disanksi ini bertanggung jawab atas tindakan penindasan yang terjadi baru-baru ini. Washington secara tegas menyatakan dukungannya kepada rakyat Iran yang tengah melancarkan protes menentang "rezim yang korup dan represif di Teheran."

Gelombang protes massal di Iran sendiri telah bergejolak sejak akhir Desember 2025. Unjuk rasa ini bermula dari kekhawatiran publik terhadap lonjakan inflasi yang signifikan, diperparah dengan melemahnya mata uang lokal, Rial Iran. Di beberapa kota, demonstrasi bahkan memanas dan berujung pada bentrokan sengit dengan aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa melontarkan berbagai slogan yang mengkritik pemerintah, dan laporan mengenai jatuhnya korban jiwa di antara pasukan keamanan maupun demonstran turut beredar.

Rentetan sanksi ini menandai peningkatan eskalasi tekanan dari Amerika Serikat terhadap pemerintah Iran, terutama yang berkaitan dengan penanganan protes internal. Dengan menargetkan komandan IRGC dan pejabat keamanan, Washington tidak hanya mengirimkan pesan keras atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi memperdalam isolasi internasional bagi Iran. Sanksi ini diperkirakan akan menambah beban ekonomi dan politik bagi Teheran, serta memberikan dukungan moral bagi gerakan protes, meskipun dampak langsungnya terhadap perubahan kebijakan internal Iran masih menjadi sorotan. Langkah ini menunjukkan upaya AS untuk mendorong akuntabilitas dan mendukung hak-hak dasar masyarakat di tengah penindasan, yang sekaligus berisiko meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.