KPK Obrak-abrik Kantor Dispermades Pati, Dalangi Dugaan Pemerasan Pengisian Perangkat Desa?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (xx/xx). Aksi ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendalami dan mengusut tuntas proses pengisian jabatan perangkat desa di wilayah tersebut yang diduga terkait dengan kasus korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penggeledahan ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam proses rekrutmen perangkat desa. "Tentu penyidik juga ingin menelusuri terkait dengan proses-proses pengisian jabatan perangkat desa. Oleh karena itu, penyidik menyasar untuk melakukan geledah di Dispermades," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia menambahkan, KPK ingin mendalami kemungkinan adanya modus pemerasan serupa yang diduga dilakukan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, tidak hanya terbatas pada Kecamatan Jaken saja. Modus tersebut melibatkan perantara atau "pengepul" uang dari para calon perangkat desa.
Penggeledahan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, di mana Bupati Pati Sudewo berhasil diamankan. Sehari setelahnya, pada 20 Januari 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, termasuk Sudewo (SDW) serta tiga kepala desa: Abdul Suyono (YON) dari Karangrowo, Sumarjiono (JION) dari Arumanis, dan Karjan (JAN) dari Sukorukun. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan.
Sumber: Baca Selengkapnya
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penggeledahan ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam proses rekrutmen perangkat desa. "Tentu penyidik juga ingin menelusuri terkait dengan proses-proses pengisian jabatan perangkat desa. Oleh karena itu, penyidik menyasar untuk melakukan geledah di Dispermades," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia menambahkan, KPK ingin mendalami kemungkinan adanya modus pemerasan serupa yang diduga dilakukan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, tidak hanya terbatas pada Kecamatan Jaken saja. Modus tersebut melibatkan perantara atau "pengepul" uang dari para calon perangkat desa.
Penggeledahan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, di mana Bupati Pati Sudewo berhasil diamankan. Sehari setelahnya, pada 20 Januari 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, termasuk Sudewo (SDW) serta tiga kepala desa: Abdul Suyono (YON) dari Karangrowo, Sumarjiono (JION) dari Arumanis, dan Karjan (JAN) dari Sukorukun. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan.
Sumber: Baca Selengkapnya
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.