Menteri KKP: VMS Kini Jadi Perisai Nelayan di Laut, Dulu Ditolak Kini Diburu Pengusaha

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono secara tegas menyatakan bahwa Vessel Monitoring System (VMS) bukanlah sekadar alat pengawasan semata. Lebih dari itu, VMS adalah instrumen krusial untuk melindungi nelayan dan kapal mereka dari berbagai risiko saat berlayar di tengah lautan luas.

Pernyataan ini muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran dari para pelaku usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke. Mereka kini mulai menyadari betapa vitalnya penggunaan sistem VMS demi keselamatan dan kelancaran operasional.

“VMS itu untuk melindungi. Jika terjadi sesuatu di laut, bisa terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Jumat lalu.

Ia menjelaskan, pemerintah terus gencar mendorong peningkatan kepatuhan dalam penggunaan VMS. Upaya ini berjalan beriringan dengan penataan aktivitas pelabuhan dan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dengan sistem pemantauan yang semakin baik, diharapkan aktivitas penangkapan ikan akan lebih tertib, terukur, dan mampu secara signifikan menekan angka kecelakaan di laut.

Trenggono turut menekankan bahwa kunci keberhasilan kebijakan sektor perikanan sangat bergantung pada sinergi dan kekompakan antara pemerintah dengan para pelaku usaha. Ia memastikan bahwa pemerintah siap menghadirkan berbagai solusi, termasuk penyederhanaan perizinan dan dukungan operasional, agar para pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa merasa terbebani.

Apresiasi khusus disampaikan Trenggono atas perubahan pandangan pelaku usaha perikanan tangkap di PPN Muara Angke. Perangkat pemantau kapal berbasis satelit yang tadinya kerap ditolak, kini justru dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan dan kepastian operasional di laut.

Nasirin, salah seorang perwakilan pelaku usaha dari Muara Angke, mengakui bahwa pada awalnya banyak pengusaha merasa keberatan untuk memasang VMS. Alasannya adalah sistem ini dianggap menambah beban biaya dan kompleksitas administrasi. Namun, perubahan pandangan mulai terjadi setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal di laut yang memakan korban.

“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan, sekarang justru saya mendorong agar kapal-kapal memasang VMS,” tutur Nasirin, merefleksikan perubahan sikapnya.

Pelaku usaha lainnya, Nunung, juga berpendapat bahwa keberadaan VMS sangat membantu dalam memantau posisi kapal dan mempermudah penanganan ketika terjadi keadaan darurat. Meskipun begitu, ia berharap agar ada perbaikan pada aspek operasional dan administrasi sehingga penerapan sistem tersebut tidak memberatkan. “Ya kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap agar penerapan VMS bukan malah memberatkan,” ungkapnya.

Perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS ini dinilai KKP sebagai sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional, khususnya di Muara Angke yang merupakan salah satu sentra aktivitas kapal perikanan terbesar di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perikanan dapat berjalan seiring sejalan.

Pernyataan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan fungsi VMS sebagai instrumen perlindungan nelayan, bukan hanya pengawasan, menandai perubahan paradigma penting dalam tata kelola perikanan nasional. Pergeseran pandangan pelaku usaha di Muara Angke, dari penolakan menjadi penerimaan bahkan dorongan terhadap VMS, menunjukkan bahwa pengalaman pahit akibat kecelakaan di laut telah membuka mata banyak pihak akan urgensi keselamatan. VMS kini diakui sebagai alat vital untuk mendeteksi bahaya dan mempermudah penanganan darurat. Dampaknya bagi masyarakat sangat signifikan; nelayan akan memiliki jaminan keselamatan yang lebih baik saat melaut, mengurangi risiko hilangnya nyawa dan aset. Bagi sektor perikanan, ini berarti terciptanya ekosistem yang lebih tertib, terukur, dan berkelanjutan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah yang menawarkan solusi dan pelaku usaha yang proaktif akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi maritim Indonesia.