Masa Depan Kontrol Nuklir Menggantung: China Desak AS dan Rusia Lanjutkan Perjanjian Kunci

Beijing mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk melanjutkan dialog terkait kesepakatan pengendalian senjata nuklir pasca-berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) pada 4 Februari 2026. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran global akan potensi balapan senjata nuklir baru yang dapat mengancam stabilitas strategis dunia, mengingat perjanjian tersebut merupakan benteng terakhir yang membatasi jumlah hulu ledak dan sistem pengiriman nuklir kedua negara adidaya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan pada sebuah konferensi pers di Beijing bahwa demi kepentingan jangka panjang stabilitas strategis global, China sangat berharap AS akan melanjutkan dialog stabilitas strategis dengan Rusia untuk membahas langkah selanjutnya setelah Perjanjian New START berakhir. Ia menegaskan bahwa hal tersebut juga merupakan harapan dunia.

Perjanjian pengendalian senjata nuklir New START yang merupakan singkatan dari Strategic Arms Reduction Treaty, akan berakhir per 4 Februari 2026. Kesepakatan penting ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang ditempatkan oleh AS dan Rusia masing-masing tidak lebih dari 1.550 unit. Selain itu, perjanjian ini juga membatasi jumlah kendaraan dan sistem pengiriman strategis seperti pesawat pembom berat, rudal balistik antarbenua (ICBM), dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) masing-masing sebanyak 800 unit. New START juga menyediakan langkah-langkah transparan, termasuk transfer data, pemberitahuan, dan inspeksi di lokasi, untuk menghindari kesalahpahaman niat masing-masing pihak.

Sejarah perjanjian ini mencatat bahwa New START adalah kesepakatan berjangka waktu 10 tahun yang ditandatangani oleh Presiden AS kala itu, Barack Obama, dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada tahun 2010. Perjanjian tersebut mulai berlaku efektif pada 5 Februari 2011. Kemudian, New START diperpanjang selama lima tahun lagi pada tahun 2021 oleh Presiden AS Joe Biden dan Rusia yang dipimpin Presiden Vladimir Putin, sebelum akhirnya akan benar-benar berakhir pada 4 Februari 2026.

Dengan berakhirnya kesepakatan krusial ini, Moskow maupun Washington secara teoritis akan memiliki kebebasan untuk meningkatkan jumlah rudal dan mengerahkan ratusan hulu ledak strategis lagi. Meskipun tindakan semacam itu menimbulkan tantangan logistik besar dan memerlukan waktu, potensi balapan senjata ini menjadi kekhawatiran serius. Menariknya, meskipun Rusia menangguhkan perjanjian ini tiga tahun lalu karena meningkatnya ketegangan terkait perang Ukraina, kedua negara masih dianggap mematuhi ketentuan New START.

Masa depan perjanjian pengendalian senjata nuklir menjadi semakin kompleks dengan berbagai usulan. Presiden AS Donald Trump pada bulan lalu menyatakan bahwa perjanjian di masa depan juga harus mencakup China, yang dinilainya telah membangun persenjataan nuklir. Namun, China menolak tegas usulan tersebut. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa kekuatan nuklir China sama sekali tidak setara dengan AS atau Rusia. Oleh karena itu, China tidak akan ikut serta dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir untuk saat ini.

Di sisi lain, Rusia telah lama berpendapat bahwa perjanjian pengendalian senjata di masa depan seharusnya juga mencakup Prancis dan Inggris, sebagai kekuatan nuklir Eropa. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyebut bahwa AS belum menanggapi usul Presiden Vladimir Putin untuk terus mematuhi batasan rudal dan hulu ledak dalam perjanjian tersebut selama 12 bulan tambahan.

Data terbaru pada Januari 2025 menunjukkan bahwa Rusia memiliki 4.309 hulu ledak nuklir, sementara AS memiliki 3.700. Sekutu AS, Prancis dan Inggris, masing-masing memiliki 290 dan 225 hulu ledak, sedangkan China diperkirakan memiliki sekitar 600. Berakhirnya New START dikhawatirkan tidak hanya memicu peningkatan senjata, tetapi juga dapat mengancam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) tahun 1970, yang berisi kesepakatan negara-negara tanpa senjata nuklir untuk tidak memilikinya, dengan imbalan negara-negara pemilik senjata tersebut melakukan upaya tulus untuk melucuti senjata. Situasi ini menyoroti urgensi dialog antara kekuatan nuklir global untuk mencegah dunia memasuki era tanpa batasan kendali senjata nuklir.