Sikap Keras Washington: Trump Resmi Ancam Mitra Dagang Iran dengan Tarif Impor Hingga 25 Persen

Washington – Amerika Serikat (AS) secara resmi memberlakukan tekanan ekonomi baru terhadap Iran dan negara-negara mitra dagangnya. Presiden AS Donald Trump pada Jumat waktu setempat meneken perintah eksekutif yang membuka jalan bagi pengenaan tarif impor terhadap negara mana pun yang kedapatan berbisnis dengan Teheran.

Perintah ini muncul pada hari yang sama ketika AS dan Iran melangsungkan perundingan nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu setengah tahun terakhir, menandakan dualisme pendekatan Washington antara diplomasi dan sanksi. Meskipun besaran tarif final belum dijelaskan secara spesifik, dokumen tersebut menggunakan angka 25 persen sebagai ilustrasi potensi bea masuk yang bisa dikenakan.

Secara rinci, bea masuk ini dapat diterapkan pada barang impor dari negara mana pun yang secara langsung atau tidak langsung membeli, mengimpor, atau memperoleh barang atau jasa dari Iran. Dalam pelaksanaannya, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan AS ditugaskan untuk mengidentifikasi negara-negara asing yang melanggar ketentuan ini setelah perintah eksekutif berlaku.

Langkah ini bukanlah kejutan total. Trump sebelumnya telah mengumumkan rencana sanksi serupa melalui media sosial bulan lalu, tepat saat Iran dilanda gelombang demonstrasi massa. Kala itu, Teheran juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam upaya meredam aksi protes tersebut.

Perintah eksekutif ini dijadwalkan mulai berlaku pada Sabtu dini hari waktu setempat, menambah babak baru dalam ketegangan hubungan antara AS dan Iran serta dampaknya terhadap perdagangan global.

Penekanan baru ini menggarisbawahi komitmen Washington untuk mengisolasi Iran secara ekonomi, berpotensi memaksa banyak negara untuk meninjau ulang hubungan dagang mereka dengan Teheran guna menghindari tarif tinggi dari AS. Keputusan Presiden Trump ini bertujuan untuk membatasi sumber pendapatan Iran, namun juga berisiko menciptakan gejolak dalam rantai pasok global dan memicu ketidakpastian di pasar internasional, seraya menegaskan posisi keras AS meskipun ada upaya diplomatik.