Jepang Gelar Pemilu Krusial: PM Takaichi Pertaruhkan Jabatan demi Mandat Baru di Tengah Salju dan Krisis Ekonomi!

Pemungutan suara untuk pemilihan umum di Jepang secara resmi dimulai pada Minggu, menandai babak krusial bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi. Ia mempertaruhkan jabatannya demi meraih mandat publik yang kuat, yang diharapkan akan menjadi landasan bagi implementasi kebijakan ekonomi dan keamanannya yang ambisius. Takaichi memimpin koalisi baru yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.

Meskipun hujan salju lebat melanda sebagian besar wilayah, memunculkan kekhawatiran akan rendahnya partisipasi pemilih, Takaichi berupaya memanfaatkan popularitas pribadinya. Sebagai perdana menteri wanita pertama Jepang yang menjabat sejak Oktober tahun lalu, ia secara tegas menyatakan akan mundur dari jabatannya jika koalisi pimpinannya gagal mengamankan mayoritas di Majelis Rendah yang beranggotakan 465 orang. Hampir 1.300 kandidat bersaing memperebutkan kursi-kursi parlemen, yang terbagi dalam 289 daerah pemilihan tunggal dan 176 kursi melalui sistem perwakilan proporsional.

Di tengah meningkatnya biaya hidup yang membebani masyarakat, sejumlah partai politik besar telah menjanjikan pengurangan beban pajak selama masa kampanye. Di bawah kepemimpinan Takaichi, yang dikenal memiliki pandangan tegas dalam isu keamanan, partai-partai berkuasa juga gencar menggalang dukungan untuk memperkuat pertahanan negara, sebuah prioritas di tengah memburuknya lingkungan keamanan regional.

Sebelum pembubaran Majelis Rendah bulan lalu, kabinet Takaichi sejatinya menikmati tingkat dukungan publik yang tinggi. Namun, blok penguasa hanya memiliki mayoritas yang sangat tipis, bahkan dengan dukungan dari beberapa anggota independen. Bahkan jika mereka berhasil mencapai target mayoritas di majelis rendah, tantangan masih menanti di Dewan Penasihat atau majelis tinggi, di mana mereka tetap menjadi minoritas. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan partai oposisi akan sangat penting dalam meloloskan rancangan undang-undang.

Bagi Aliansi Reformasi Sentris, sebuah partai oposisi utama yang baru terbentuk, pemilihan umum ini menjadi kesempatan pertama untuk mengukur penerimaan publik terhadap kemitraan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Mereka juga bertekad membantah kritik yang menyebut bahwa mereka bergabung hanya demi kepentingan kampanye pemilu. Jajak pendapat media sejauh ini menunjukkan keunggulan blok penguasa atas oposisi. Sebelum pemilihan, LDP memiliki 198 kursi dan JIP memiliki 34 kursi, sedangkan Aliansi Reformasi Sentris memiliki 167 kursi.

Pemilihan umum ini menjadi yang pertama dalam 36 tahun yang diadakan di bulan Februari, sebuah langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Takaichi dan menuai kritik. Hujan salju lebat di banyak wilayah menyulitkan kampanye. Pemilu sebelumnya pada Oktober 2024 terbukti menjadi momen penting, ketika LDP di bawah pendahulu Takaichi kehilangan kendali mayoritas di parlemen bersama mitra koalisinya saat itu, partai Komeito.

Keputusan Takaichi untuk tiba-tiba mengadakan pemilu sela juga menuai kritik, lantaran dianggap memprioritaskan pertimbangan politik. Salah satu dampaknya adalah tertundanya pengesahan anggaran awal untuk tahun fiskal 2026 oleh parlemen, yang semula diharapkan selesai pada akhir Maret sebelum dimulainya tahun fiskal pada April. Namun, Takaichi membenarkan keputusannya. Ia berdalih bahwa langkah ini diperlukan karena dirinya merasa belum mendapatkan dukungan publik yang kuat terhadap "pergeseran kebijakan utama" Jepang di bawah kepemimpinannya, seperti sikap fiskalnya yang ia sebut "bertanggung jawab namun agresif", serta koalisi pemerintahan baru yang dibentuk pada Oktober.

Aliansi Reformasi Sentris, yang diluncurkan secara tergesa-gesa oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito bulan lalu, secara langsung menantang blok konservatif pimpinan LDP. Mereka berharap koalisi ini dapat menjadi alternatif bagi para pemilih yang khawatir dengan apa yang mereka anggap sebagai lanskap politik yang "cenderung kanan" di Jepang. Komeito, yang didukung oleh organisasi Buddha terbesar di Jepang, Soka Gakkai, sebelumnya adalah sekutu LDP selama 26 tahun dan menjadi sumber dukungan kampanye utama sebelum bubar pada Oktober.

Hampir semua partai, baik yang berkuasa maupun oposisi, mendorong penangguhan atau bahkan penghapusan pajak konsumsi atas produk makanan guna mengatasi inflasi yang berkepanjangan. Pengamanan pendanaan alternatif dan penentuan waktu pelaksanaannya menjadi inti dari janji kampanye, terlepas dari kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang. Di antara tema kampanye penting lainnya adalah penanganan Takaichi terhadap ketegangan diplomatik antara Jepang dan China, yang dipicu oleh pernyataannya mengenai kemungkinan krisis Taiwan, serta hubungan Jepang dengan Amerika Serikat, sekutu keamanan terdekatnya. Rencana blok penguasa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan belanja terkait juga menjadi perhatian utama.

Guna mencapai tujuan jangka panjang LDP untuk mengubah Konstitusi, partai tersebut harus menduduki setidaknya 310 kursi, atau dua pertiga dari keseluruhan kursi. Angka tersebut diperlukan untuk memulai usulan revisi sebelum referendum nasional diadakan.

Pemilihan umum di Jepang yang baru saja berlangsung pada Minggu menjadi pertaruhan besar bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi. Ia berupaya meraih mandat publik yang kuat untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan keamanan yang ambisius, seraya menguji kekuatan koalisi barunya melawan Aliansi Reformasi Sentris, koalisi oposisi yang baru terbentuk. Takaichi bahkan mempertaruhkan jabatannya, berjanji akan mundur jika koalisi pimpinannya gagal meraih mayoritas di majelis rendah parlemen. Pemilu sela ini, yang digelar di tengah hujan salju lebat dan dikritik karena menunda pembahasan anggaran negara, oleh Takaichi dibela sebagai upaya mendapatkan dukungan atas pergeseran kebijakan utama. Bagi masyarakat, hasil pemilu ini akan sangat menentukan. Janji-janji kampanye, terutama terkait pengurangan beban pajak di tengah inflasi yang berkepanjangan dan penguatan pertahanan di tengah ketegangan regional, akan menjadi krusial. Stabilitas politik dan arah kebijakan luar negeri Jepang, termasuk hubungannya dengan China dan Amerika Serikat, akan sangat bergantung pada komposisi parlemen baru dan kekuatan mandat yang diperoleh pemerintahan Takaichi dalam menghadapi tantangan domestik dan global.